Keputusan UNESCO memasukkan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, yang merupakan gabungan tiga taman nasional terkemuka seluas 2,5 juta hektare lebih, ke dalam daftar “Warisan Dunia dalam Bahaya”, dijawab pengelola Taman Nasional Bukit Barusan Selatan Ir Jonh Kennedy. Menurutnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, telah berbuat banyak.
Kennedy menguraikan, mulai tahun 2011 pihaknya mulai menertibkan perambah kawasan. Targetnya, dalam 4 tahun sejak tahun ini akan diselesaikan di 8 titik dengan target lahan yang sudah dirambah sekitar 15.000 ha. Saat ini jumlah perambah hutan sebanyak 18.630 KK dan menguasai lahan seluas 61.886 ha. Lahan tersebut kini ditanami kopi dan tanaman kebun lainnya.
Dalam empat tahun ke depan, Kennedy menargetkan seluruh lahan yang dirambah akan bisa diselesaikan. Namun diakui, untuk menyelesaikan perambah yang sudah terlanjur masuk sejak tahun 1972 tersebut sangat berat. Namun, dia yakin berkat kerjasama antarinstansi yang terkait, semua akan bisa diselesaikan secara baik dan tepat.
Dia justru khawatir jika perambahan hutan di TN BBS tidak bisa diatasi, maka dampak negatifnya bakal dirasakan oleh masyarakat di hilir atau daerah yang rendah, mengingat kawasan ini memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak dan besar. “Jangan sampai lahan menjadi gundul. Karena itu, kita bekerja keras untuk menekan laju perambahan di kawasan tanam nasional. Jika kawasan jadi gundul, itu yang sangat berbahaya. Jadi, kita punya peran bukan saja melindungi flora dan fauna tentapi juga banjir,” tegas Kennedy.
Menyinggung soal anggaran, dia mengatakan relatif kecil jika dibandingkan luas kawasan taman nasional yang harus dijaga seluas 358.000 ha. Sementara dana yang diterimanya termasuk gaji hanya sekitar Rp28 miliar, termasuk gaji pegawai. TNBBS sekarang ini memiliki Polhut sebanyak 52 personel dan jumlah karyawan seluruhnya 153 orang.
Terkait anggaran, Kennedy mengatakan masih kurang. Namun dia optimis, pemerintah akan menambah lebih banyak lagi. Pasalnya, DPR kabarnya juga sangat mendukung upaya keras Kementerian Kehutanan dalam menertibkan perambah hutan khususnya di Taman Nasional BBS.
